Menu
Precision, Actual & Factual

DPP KPK Tipikor Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Lampung

  • Bagikan
Kirka.co
Kolase Sekretaris KPK Tipikor Korwil Lampung Ridwan Maulana dan Anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana. Foto Istimewa

KIRKA – DPP KPK Tipikor Korwil Lampung mempertanyakan sikap Kejagung dan Kejari Way Kanan soal tindak lanjut dugaan korupsi
pengerjaan PAMSIMAS III tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.

“Sampai detik ini kami belum ada lagi perkembangan informasi terkait berapa desa diperiksa seperti apa,” kata Ridwan Maulana Sekretaris KPK Tipikor Korwil Lampung, Selasa (14/09/2021).

Baca Juga : Standar DUMAS Kejati Lampung Dipertanyakan

“Ini jadi bahan pertanyaan kami. sebenarnya ada apa terkait pemeriksaan ini. Apakah memang terkendala Covid-19 atau seperti apa,” keluh Ridwan.

Dalam pelaporan ke Kejagung dan Kejari Way Kanan yang telah di revisi ini, terdapat sekitar 64 desa pada 24 Juni 2021 kemarin.

Namun, sikap yang ditempuh dari lembaga Korps Adhyaksa ini terkesan lama sekali dalam melakukan pemeriksaan terhadap desa tersebut.

“Kami tahu ada beberapa desa yang sudah diperiksa oleh Kejari dengan rentan waktu yang sangat lama sekali,” ucap dia.

“Kemudian saya kroscek ke Kejagung, ternyata belum adanya laporan yang dikirim dari Kejari kesana soal pemeriksaan itu,” keluh dia.

Padahal, kata dia, pelaporan yang dilayangkan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Sementara tujuan dibentuknya lembaga institusi Kejagung dan Kejari ini salah satunya menakan angka korupsi di Indonesia, khususnya Lampung.

Oleh karena itu, ia berharap Kejagung dan Kejari Way Kanan bisa segera menindaklanjuti pelaporan tersebut.

“Kami berharap persoalan ini bisa segera terselesaikan. Sehingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat terkait Pamsimnas ini,” ucap dia.

Di lain sisi, ia meminta agar Kejari bisa terbuka dalam informasi terkait perkembangan pelaporan persoalan itu.

Karena, jika para APH ini memilih sikap diam, dikhawatirkan akan menurunkan sikap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Korps Adhyaksa tersebut.

Sebab, sudah ada beberapa keluhan masyarakat soal Pamsimnas ini. Misalnya, ia mencontohkan, saat kegiatan reses anggota Komisi I DPRD Lampung di Bukit Gemuruh kemarin.

Baca Juga : Pematank Segera Bawa Anjungan Way Kanan Ke KPK

Masyarakat menyampaikan keluhan terhadap wakil rakyat tersebut terkait kurangnya manfaat dari Pamsimnas tersebut.

Karena mesinnya kurang berfungsi sama sekali.”Harapan kami dari masyarakat agar kejaksaan bisa terbuka soal perkembangan itu.
Jangan sampai mengecewakan masyarakat,” ungkap dia.

“Karena ketika masalah ini tidak ada tindaklanjutnya, kami bingung harus mengadu kemana lagi,” pungkas dia.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana berharap agar para aparatur hukum bisa segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait persoalan dugaan korupsi di Way Kanan.

Karena untuk menekan angka korupsi di Lampung, khususnya kabupaten Way Kanan.

“Dengan adanya sanksi hukum bagi pelaku terduga korupsi ini bisa membuat efek jera bagi pelaku,” kata dia.

“Dengan begitu kedepan hal serupa tidak terulang lagi,” tegas dia.

Baca Juga : Pematank Adukan Lelang Proyek Lampung Tengah

Dilain sisi, ia memprediksi jika angka dugaan korupsi ini berkurang, ia meyakini maka bakal menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kalau APBD ataupun APBN bisa benar-benar tepat sasaran, saya yakin perekonomian disana bakal meningkat dengan signifikan,” ucap dia.

“Peningkatan ekonomi ini, kedepan bisa jadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerah tersebut,” pungkas dia.

  • Bagikan