Menu
Precision, Actual & Factual

DPD RI Pertanyakan Pemblokiran Rekening Bantuan Ponpes dan Madrasah oleh Kemenkeu

  • Bagikan
Kirka.co
“Kami menunggu alasan Kemenkeu melakukan pemblokiran terhadap dana bantuan untuk pesantren dan madrasah, karena belum ada penjelasan mengenai pemblokiran ini,” ungkap Ahmad Bastian Selasa, 29 Juni 2021. Foto Dok Pribadi

KIRKA.CO – Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia menyoroti pemblokiran rekening sejumlah pondok pesantren dan madrasah yang berimbas tidak bisa menerima dana bantuan imbas pandemi Covid19.

Kemenkeu telah melakukan pemblokiran rekening sejumlah pesantren dan madrasah selama 6 bulan terakhir. Hal tersebut mengakibatkan bantuan dana sebesar Rp500 miliar untuk sejumlah Ponpes dan madrasah itu tidak dapat dicairkan.

Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian
mempertanyakan langkah Kemenkeu melakukan pemblokiran tersebut.

“Kami menunggu alasan Kemenkeu melakukan pemblokiran terhadap dana bantuan untuk pesantren dan madrasah, karena belum ada penjelasan mengenai pemblokiran ini,” ungkap Bastian Selasa, 29 Juni 2021.

Akibat pemblokiran yang dilakukan Kemenkeu, Kementerian Agama tidak bisa menyalurkan dana bantuan kepada Pesantren dan Madrasah terkait. Padahal, kata Bastian, tidak semestinya dana bantuan untuk Ponpes dan Madrasah ditahan.

Ponpes dan Madrasah dengan proses belajar dan mengajar yang dilakukan adalah membantu tugas Pemerintah sebagai mana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

“Pemerintah seharusnya men-support, bersinergi dan berkolaborasi dengan pondok pesantren serta madrasah agar adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi Covid19 bisa berjalan efektif di lingkungan pondok pesantren maupun madrasah,” ungkap dia.

oleh karena itu, Kemenkeu harus segera membuka pemblokiran atau memberikan alasan rasional kepada publik terhadap pembolokiran tersebut.

“Jadi jangan ada kesan Pemerintah melalui Kemenkeu zholim terhadap pondok pesantren dan madrasah,” ucap dia

“Bantuan pemerintah sangat diperlukan agar Pesantren dan Madrasah bisa tetap bertahan menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk mendidik para santri dan siswa mereka di tengah kondisi Covid seperti saat ini,” ujar dia.

Jika masalah pemblokiran rekening Ponpes dan Madrasah tanpa ada penjelasan, kata dia, maka akan membuat publik bertanya-tanya. Kemenag pun diminta melakukan koordinasi intens dengan Kemenkeu agar penyaluran dana ke Ponpes dan Madrasah yang tertahan bisa cepat diatasi.

“Masalah ini juga jadi atensi kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI. Kami akan meminta Komite III yang membidangi urusan agama untuk ikut mengawalnya. DPD RI akan meminta Kemenkeu dan Kemenag memberikan klarifikasi sekaligus mencari solusi terhadap persoalan tersebut,” papar Bastian

Dana bantuan sebesar Rp500 M untuk Ponpes dan Madrasah masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bagian dari bantuan adaptasi kebiasaan baru. Total dana bantuan itu sebesar Rp2,6 triliun.

Alokasi dana terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp2,38 triliun. Kemudian bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp211,7 miliar.

  • Bagikan