Menu
Precision, Actual & Factual

Diputus Banding Lebih Berat, Aditya Karjanto Minta Vonis Bebas ke MA

  • Bagikan
Sopian Sitepu, Kuasa Hukum Terdakwa Perkara Korupsi Kendaraan Dinas Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 Atas Nama Aditya Karjanto (Swasta) Dan Suherni (ASN). Foto Istimewa

KIRKA.COAditya Karjanto akhirnya melayangkan kasasi atas putusan banding yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang lebih berat dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang dalam pokok permohonannya ke Mahkamah Agung kali ini ia memintakan vonis bebas.

Melalui kuasa hukumnya, Sopian Sitepu, terdakwa perkara korupsi pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tersebut resmi mendaftarkan upaya hukum lanjutannya Senin 24 Mei 2021, di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Kepada KIRKA.CO Sopian Sitepu menjelaskan bahwa dalam perkara yang menjerat kliennya tersebut, kesalahan yang telah didakwakan dan dipidanakan Jaksa sesungguhnya adalah sebuah hal yang tidak terbukti, sebab dalam kenyataannya kendaraan yang telah sampai ke tangan Pemkab Lampung Timur sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam kontrak.

“Dalam perkara klien kami faktanya tidak ada Kerugian Negara, karena inti pengadaan barang dan jasa itu mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan kontrak, dan faktanya mobil tersebut sudah sesuai spek dan saat ini telah dipergunakan tanpa ada persoalan,” ungkap Sopian Sitepu.

Ia pun menilai bahwa kerugian yang timbul akibat perkara ini hanyalah persoalan biasa, dimana belum dikeluarkannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi masalah yang kemudian dianggap sebagai sebuah Kerugian Negara.

Maka pihaknya pun meminta keadilan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan mengajukan upaya hukum Kasasi yang dalam hal ini permohonan pokoknya adalah putusan Bebas bagi Aditya Karjanto.

“Di perkara ini hanya ada masalah belum keluarnya BPKB dan itulah yang dianggap kerugiannya, maka dalam proses ini tidak ada keadilan maka kami meminta keadilan dari Mahkamah Agung, kami minta bebas,”
imbuhnya.

Meskipun imbas dari proses hukum tersebut diakuinya telah mengakibatkan kerugian bagi dua kliennya (Aditya Karjanto & Suherni), namun apapun keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti, tetap akan dihormati dan dijalankan oleh pihaknya.

“Meski kami berupaya hingga upaya hukum tingkat tertinggi, namun apapun putusan Mahkamah agung nanti tetap akan kami hormati, akan tetapi ini sudah merugikan dua klien kami yang mana dari pengusaha (Aditya Karjanto) telah hilang kepercayaan dari masyarakat, dan Suherni (ASN Kab. Lampung Timur) terancam dipecat,” terangnya.

Diketahui putusan banding yang dikasasikan tersebut dibacakan pada Senin 3 Mei 2021 oleh Majelis Hakim PT Tanjungkarang yang diketuai oleh Nur Aslam Bustaman, dengan putusan diantaranya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Aditya Karjanto selama satu tahun.

Dan menjatuhkan pidana denda terhadapnya Rp50 juta dengan subsidair denda yakni penjara selama tiga bulan, serta menghukumnya membayar uang pengganti Kerugian Negara sebesar Rp686.911.670 (Enam ratus juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dengan subsidair yakni penjara selama enam bulan.

Vonis banding terkait uang pengganti tersebut lebih besar dari putusan Majelis Hakim PN Tanjungkarang yang dibacakan pada april kemarin, dengan putusan uang pengganti yang sebelumnya sebesar Rp394.000.095 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima rupiah).

Dalam perkara ini Aditya Karjanto diketahui merupakan seorang rekanan dalam proyek pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2016, yang berstatus selaku Direktur Utama perusahaan rekanan yakni PT. Top Cars Indonesia.

Ia didakwa telah bekerja sama dengan dua terdakwa lainnya yakni Dadan Darmansyah selaku Ketua Pokja, serta Suherni selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang dianggap telah bekerjasama dalam pemenangan pengadaan mobil Toyota Harrier dan Land Cruiser Prado dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2,6 miliar.

  • Bagikan