Dipimpin Arinal-Nunik, Ekonomi Lampung Terendah

I Made Suarjaya, Sahdana dan Aprillia. Foto Istimewa

KIRKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mengaku miris melihat posisi Bumi Ruwa Jurai menduduki peringkat ke empat dengan penghasilan terendah.

Hal ini menanggapi data dari Badan Pusat Statistik Lampung menduduki urutan ke empat dari 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah pada Q1 2021.

“Tadi saya sempat tanyakan, tetapi belum terjawab. Sebenarnya miris juga,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung I Made Suarjaya, Senin 31 Mei 2021.

Pemprov Lampung mesti kreatif untuk mencari sumber pendapatan tersebut. Menurut anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung ini, ada tiga sumber pendapatan terbesar, yakni dari Dana Bagi Hasil, Cukai, BPNKB.

“Tiga kompenen ini pendapatannya yang besar,” kata dia.

Baca Juga : Soal KONI, Kejati Lampung Pantau dan Tunggu Dumas

Adapun solusi yang ditawarkan Wakil Rakyat Dapil VII Lampung Tengah ini untuk menyelesaikan persoalan ini, Pemprov Lampung mesti mensejahterakan Petani.

“Kalau Petani kita panen dengan hasil dan harganya bagus, mereka pasti beli rokok (ini hubungan ke Cukai, motor ataupun mobil. Intinya pemerintah mesti konsentrasi ke Petani,” ungkap dia.

“Jadi Petani Berjaya itu, di berjaya kan benar petaninya,” sindir dia.

Oleh karena itu di hampir 2 tahun kepemimpinan Arinal DjunaidiChusnunia Chalim sejak dilantik pada Rabu 12 Juni 2019 lalu, IMS sapaan akrab I Made Suarjaya meminta untuk lebih disesuaikan lagi antara janji dan realisasi.

“Jadi harus banyak disesuaikan antara janji dan realisasi harus banyak di sesuaikan lagi,” ujar dia.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana menilai data tersebut menunjukan kurang berhasilnya kepemimpinan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim dalam meningkatkan pendapatan.

“Berarti itu kurang berhasil sehingga pertumbuhan ekonomi di Lampung terendah ke empat,” ucap anggota fraksi PDIP DPRD Lampung ini.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Aprilliati meminta Pemprov Lampung menilai bahwa data ini merupakan cambuk bagi Pemprov Lampung untuk meningkatkan pendapatan.

“Kalau data ini benar adanya, ini merupakan cambuk untuk koreksi diri dan memicu pemprov Lampung untuk membuktikan bahwa peristiwa ini tidak terulang lagi,” kata dia.