Menu
Precision, Actual & Factual

Diduga Korupsi Pajak Rp10 M, Ida Laila Segara Dituntut Jaksa

  • Bagikan
Terdakwa Dugaan Korupsi Pajak Rp 10 M, Ida Laila yang sedang diadili di PN Kota Agung Tanggamus. Foto Dok Kejari Tanggamus di Kota Agung.

KIRKA.CO – Perkara pengemplangan pajak kopi Rp.10 Miliar yang menjerat Ida Laila menjadi terdakwa dalam perkara ini, telah memasuki persidangan yang ke – 4 (empat) pada Senin kemarin (19/04), dan tercatat dijadwalkan akan kembali digelar sidang lanjutannya di Pengadilan Negeri Kota Agung Tanggamus pada Senin besok (26/04) dengan agenda sidang yakni pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Tangkapan Layar SIPP PN Kota Agung Pada Menu Jadwal Sidang Perkara Pengemplangan Pajak Atas Nama Terdakwa Ida Laila. Foto Capture Eka Putra

Jadwal persidangan tersebut dapat dilihat melalui laman situs resmi milik PN Kota Agung – Tanggamus, pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Nomor Perkara 82/Pid.Sus/2021/PN Kot, pada menu jadwal sidang yang tertera di dalam kolom detail perkara atas nama terdakwa Ida Laila.

Diketahui terdakwa Ida Laila sendiri pada perkara ini merupakan seorang yang berstatus sebagai Ketua sekaligus Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB_red) Rendingan sebagai wajib pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000, ia diseret ke meja hijau lantaran disangkakan dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN 10% setelah melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa pajak terutang masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT. Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia.

Dimana berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara atas Kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh KUB Rendingan dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan Terdakwa Ida Laila tanggal 19 Oktober 2020 telah ditemukan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp 10.067.042.188 (Sepuluh miliar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pada persidangan perdananya, Ida Laila didakwa oleh JPU telah melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang- undang.

 

Eka Putra

  • Bagikan