Menu
Precision, Actual & Factual

Diduga Korupsi Modal BUMDES, Eks Peratin Teba Liokh Arkrom Bakal Dibui 22 Bulan

  • Bagikan

Suasana Sidang Tipikor di PN Tanjungkaran. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Lantaran diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa / Pekon (BUMDES/PEK) selama tiga tahun berturut – turut sejak 2016 hingga 2018, Akrom selaku Peratin Pekon Teba Liokh, Kabupaten Lampung Barat dituntut penjara selama 22 bulan, ia pun diminta untuk mengembalikan Kerugian Negara (KN) sebanyak Rp. 170 Juta.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat Bambang Irawan, dalam persidangan lanjutannya yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang Senin pagi tadi (08/03).

JPU meminta kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Siti Insirah untuk Menghukum penjara pria 42 tahun tersebut selama 22 bulan, serta mengenakannya dengan pidana denda sebesar Rp. 50 juta dengan subsidair yaitu penjara selama 3 (tiga) bulan, dan mewajibkannya untuk membayar Uang Pengganti KN sebanyak Rp. 170 juta , dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar maka seluruh harta bendanya akan dirampas oleh negara dan jika tidak mencukupi maka akan digantikan dengan pidana kurungan badan selama 1 (satu) tahun.

Arkom dituntut dengan jeratan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

“Menghukum terdakwa Arkom bin Tamudi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 10 (sepuluh) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah dengan subsidair denda yakni hukuman penjara selama 3 (tiga bulan), dan mewajibkannya untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara sebanyak 170 juta rupiah, dengan subsidair yakni penjara selama 1 (satu) tahun,” ujar Jaksa Penuntut Umum.

Peratin Pekon di tahun 2016 ini, didakwa telah melakukan kejahatannya dengan cara membuat kwitansi pengeluaran fiktif terkait pembayaran penambahan modal BUMDES/PEK sejak 2016 hingga 2018, yang dibuat sedemikian rupa hingga seolah telah diterima oleh Ketua BUMDES/PEK, dan uang tersebut pada akhirnya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sementara persidangan dari perkara ini kembali dijadwalkan akan digelar pada Senin (22/03) dua pekan mendatang, dengan agenda sidang yang akan mendengarkan pembacaan nota pembelaan dari terdakwa.

Eka Putra

  • Bagikan