Menu
Precision, Actual & Factual

Di Rutan KPK, Musa Zainuddin Tanda Tangani Rekomendasi Pencalonan Mustafa

  • Bagikan
Barang Bukti Surat Rekomendasi DPW PKB Lampung untuk Calon Gubernur Mustafa saat ditampilkan dilayar sidang TPK PN Tanjungkarang. Sumber Eka Putra

KIRKA.CO – Bandar Lampung – Surat rekomendasi persetujuan dukungan pencalonan Mustafa sebagai Gubernur Lampung dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung ini, tampil di layar saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lampung Tengah, Kamis (04/03).

Lembaran berkas yang dibubuhi tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung tersebut, terlihat jelas dengan isi sebagai berikut :

Nomor : 1475/DPW-03/IV/A.1/VII/2017
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kebijakan Khusus
Penerbitan SK Calon Gubernur

Kepada Yth
KETUA UMUM DPP PKB
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Di-

JAKARTA

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam silaturahmi teriring doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita tetap tegar dan maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar Amin.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno DPW PKB bersama Pengurus Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Lampung hari Jum’at tanggal 28 Juli 2017, maka dengan ini Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung merekomendasikan DR. Ir. H. MUSTAFA, M.H sebagai Calon Gubernur Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2019-2024.

Mohon kiranya DPP PKB agar dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Bakal Calon Gubernur Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq llaa Aqwamith Thariiq Wassalaamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Di akhir isi surat rekomendasi tersebut, terlihat di sebelah kiri tertera adannya tanda tangan dengan nama Drs. H. Musa Zainuddin sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, serta tanda tangan dengan nama H. Okta Rijaya M, S.HI., M.M sebagai Sekretaris DPW PKB Provinsi Lampung, dengan pula ditandai dengan Cap DPW PKB Provinsi Lampung sebagai pakem kelegalitasan dokumen.

Dari isi surat yang tampil di layar ini, dapat pula kita lihat dimana tanggal surat tersebut telah ditanda tangani pada tanggal 28 Juli 2017, yang dalam kenyataannya Musa Zainuddin selaku ketua DPW PKB berada dalam Rumah Tahanan (Rutan) Guntur KPK sejak 23 Februari 2017 dengan status tahanan KPK atas dugaan kasus Tipikor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016 silam.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa surat rekomendasi yang dibuat di Bandar Lampung itu pada akhirnya dibawa menuju Jakarta ke Rutan Guntur KPK dan sampai di tangan Musa Zainuddin, hingga torehan pena tanda keabsahan rekomendasi dari DPW PKB Provinsi Lampung untuk pencalonan Mustafa sebagai Gubernur dapat dilakukan olehnya, untuk selanjutnya diteruskan ke Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Muhaimin Iskandar.

Sampainya surat rekomendasi tersebut ke Musa Zainuddin dijelaskan oleh dua saksi dalam perkara ini, yakni Midi Iswanto dan Khaidir Bujung yang memberi kesaksian dibawah sumpah kepada majelis hakim terkait kisah seusai pemberian “Mahar Politik” sebesar Rp18 miliar dari terdakwa Mustafa yang sumber dananya berasal dari setoran komitmen fee para rekanan proyek di Kabupaten Lampung Tengah.

“Setelah terima uang dari Mustafa, Kami lapor ke Bu Nunik lalu diperintahkan untuk disimpan dan laporkan ke Okta sekretaris untuk pleno DPW Lampung untuk sepekat mengusung Mustafa sebagai Gub,” kata Midi Iswanto.

“Kemudian Saya dengan Khaidir Bujung ketemu dengan Bu Nunik minta untuk beliau ketemu dengan Pak Musa buat tanda tangan, tapi beliau nggak mau akhirnya kami (Midi Iswanto, Khaidir Bujung & Okta Rijaya) yang ke Guntur, setelah ketemu Pak Musa beliau tanya Bu Nunik sudah ok belum, karena sudah clear Pak Musa langsung teken,” sambungnya.

Diketahui sesuai dengan fakta persidangan ini, meski sebanyak Rp18 miliar telah diserahkan sebagai biaya “Perahu” PKB untuk dukungan Mustafa dalam kontestasi pemilihan Gubernur Lampung, namun rekomendasi tersebut tidak dapat terealisasi lantaran pada akhirnya dukungan PKB diberikan untuk pencalonan pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.

Eka Putra

  • Bagikan