Menu
Precision, Actual & Factual

Demo UKT Mahasiswa UBL Berujung Lapor Polresta Bandar Lampung

  • Bagikan
Ilustrasi Siaran Pers LBH Bandar Lampung. Sumber Istimewa

KIRKA.CO – Melalui siaran pers Kepala Divisi Sipol LBH Bandar Lampung memberikan tanggapan atas kejadian Pelaporan pihak Kampus UBL pada 2 orang Mahasiswa peserta unjuk rasa, Rabu (17/02).

“Polemik mahasiswa dilaporkan pihak kampus kembali terjadi, setelah terjadi di pulau jawa hari ini (23/02) kejadian serupa terjadi di Provinsi Lampung tepatnya Universitas Bandar Lampung,” pungkas Cik Ali membuka kejadian ini kepada awak media.

Cik Ali memaparkan kronologis kejadian setelah menggelar aksi mengkritik kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Rabu (17/02) lalu. Dua mahasiswa peserta aksi dilaporkan oleh pihak kampusnya sendiri, melalui Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaaan, dilaporkan di Polresta Bandar lampung dengan Nomor Polisi LP/B/423/II/2021/LPG/RESTABALAM, dengan dugaan melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Menyikapi hal tersebut LBH Bandar Lampung sebagai lembaga yang konsen terhadap pemenuhan hak asasi manusia  dan selaku kuasa hukum dari kedua mahasiswa tersebut menyayangkan pelaporan pihak pimpinan kampus tersebut, karena notabene menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Pimpinan kampus seyogya menjadi panutan yang baik dengan menerima tuntutan mahasiswa secara humanis, bukan justru mengkriminalkan anak didiknya sendiri,” ujar Cik Ali.

“Aksi pemotongan UKT tersebut berjalan dengan damai dan tetap menjalankan protokol kesehatan, bahkan saat berlangsungnya aksi, pimpinan kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung menerima aksi para mahasiswa dan akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa dengan melakukan rapat koordinasi pimpinan kampus untuk menentukan besaran nominal pemotongan UKT. Namun apa lacur, bukannya kabar baik yang diterima, justru pihak kampus melaporkan aksi tersebut sebagai bentuk tindak pidana,” tegas Ketua Divisi Sipol LBH Bandar Lampung.

“Bahwa aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa di Universitas Swasta tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi sebagaimana yang di atur  Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Terlebih seruan aksi yang dilakukan pada Rabu (17/02) lalu, merupakan bentuk keberatan terhadap kebijakan kampus terkait Uang Kuliah Tunggal, yang sebelumnya melalui Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Bandar Lampung (AKBM-BL) telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Rektor Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada Minggu (07/02), namun tidak diakomodir oleh Pimpinan Universitas Bandar Lampung,” lanjut Cik Ali menjelaskan.

“LBH Bandar Lampung memandang kampus juga merupakan tempat mahasiswa mengembangkan diri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa  perguruan tinggi merupakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan,” Cik Ali menjelaskan.

Cik Ali menilai “Pelaporan terhadap kedua Mahasiswa tersebut merupakan bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Lampung,” menutup siaran pers pada Rabu (23/02) siang.

  • Bagikan