Menu
Precision, Actual & Factual

Daniel Johan dan Begitu Penting Dia Dibalik Batalnya Dukungan PKB ke Mustafa di Perkara Korupsi Lamteng (Bagian II)

  • Bagikan
Surat Permohonan Kebijakan Khusus kepada Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk mendukung Mustafa dalam Pilkada 2018 yang dipamerkan KPK di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis 4 Maret 2021. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang sibuk menelisik biaya mahar politik terdakwa Mustafa ke PKB senilai Rp 18 miliar dalam gelaran sidang kasus suap dan gratifikasi terhadap eks Bupati Lampung Tengah tersebut di PN Tipikor Tanjungkarang.

Angka Rp 18 miliar tersebut ditengarai KPK masih berkaitan dengan Rp 65 miliar atas total nilai suap dan gratifikasi yang dialamatkan kepada Mustafa.

Dalam perjalanannya, KPK lewat jaksa sebagai penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi di antaranya Midi Iswanto dan Khaidir Bujung yang pada kesaksiannya menjelaskan bahwa benar keduanya telah menerima uang Rp 18 miliar dari Mustafa lewat perantara bernama Paryono.

Di saat Midi dan Khaidir memberikan keterangan tersebut pada Kamis, 4 Maret 2021, Mustafa kala itu mengamininya. Uang tersebut menurutnya memang bagian dari hasil kesepakatannya dengan eks Bupati Lampung Timur dan juga Wasekjen DPP PKB Chusnunia Chalim. Kendati demikian, Chusnunia di hari itu membantah hal tersebut.

KPK kemudian terlihat semakin sibuk menelisik kebenaran fakta persidangan berdasarkan kesaksian eks anggota Komisi V pada DPR RI Musa Zainudin tentang keterlibatan Vice President PT Sugar Group Companies (SGC) Purwati Lee.

Yang menurut informasi ia terima, ketika diperiksa di pengadilan pada Kamis, 4 Maret 2021, bahwa Purwati Lee telah menimpa uang Rp 18 miliar dari Mustafa ke Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Ia menyebut, uang dari PT SGC telah diberikan ke Muhaimin alias Cak Imin senilai Rp 40 miliar. Keterangan tersebut menurutnya dia terima dari kader Partai Demokrat yang bertempat tinggal di Kota Metro, Lampung bernama Khairudin Gustam.

Pasca pemberian uang tersebut, Musa Zainudin semakin yakin bahwa batalnya dukungan DPP PKB kepada Mustafa untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2018 silam ditengarai dan disebabkan uang yang mengucur dari PT SGC dan Purwati Lee.

Gambaran tersebut terlihat dari penghadiran seorang bernama Mofaje Caropeboka di pengadilan pada Kamis, 8 April 2021. Nyatanya, bagian dari uang senilai Rp 18 miliar yang diberikan Paryono ke Midi dan Khaidir berasal dari Mofaje.

Mofaje diperiksa kapasitasnya sebagai saksi yang sesungguhnya tidak masuk ke dalam berkas perkara Mustafa. Sepanjang kesaksiannya, Mofaje mengakui proses serah terima uang tersebut kepada Paryono dan hal itu diamininya sebagai mahar politik ke PKB pasca Mustafa bertemu dengan Chusnunia Chalim dan Cak Imin.

Saat bersaksi, Mofaje menyebut bahwa ia hanya menyediakan dana senilai Rp 15,1 miliar lewat Paryono sebagai biaya mahar politik ke PKB dari total uang sebesar Rp 18 miliar.

Mofaje dalam kesaksiannya turut menyampaikan hal senada dengan Musa Zainudin tentang alasan di balik batalnya dukungan PKB kepada Mustafa. Menurut Mofaje, batalnya dukungan tersebut ditengarai uang senilai Rp 50 miliar yang mengalir dari PT SGC dan Purwati Lee kepada DPP PKB.

Sebelumnya, hal-hal yang berkait dengan pengurusan dukungan PKB kepada Mustafa telah dijelaskan oleh Chusnunia Chalim. Dalam kesaksiannya ia selalu menyebut-nyebut nama Daniel Johan, salah seorang petinggi pada DPP PKB.

Dalam pengurusan dukungan Mustafa tersebut, Chusnunia Chalim kerap berkomunikasi dengan Daniel Johan yang disebutnya selaku sosok di dalam PKB yang mengurusi Pilkada.

Daniel Johan dalam tiap penyebutan Chusnunia Chalim pula, mengisyaratkan begitu pentingnya ia dalam hal penentuan dukungan PKB kepada Mustafa dan dalam hal penentuan Chusnunia Chalim sebagai Calon Wakil Gubernur Lampung.

Kala KPK menghadirkan Chusnunia Chalim dan di saat itu ia menyebut nama Johan Daniel pada sidang suap dan gratifikasi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa, Kamis, 4 Maret 2021. Foto Ricardo Hutabarat

Berikut fakta persidangan yang dirangkum KIRKA.CO berdasarkan keterangan Chusnunia Chalim pada Kamis, 4 Maret 2021. Fakta ini dipublikasikan KIRKA.CO berdasar pada rekaman visual di ruang persidangan atas persetujuan majelis hakim ketika jaksa sebagai penuntut umum dari KPK Taufiq Ibnugroho terlibat dialog dengan Chusnunia Chalim.

Fakta Pertama

Taufiq: Setelah pertemuan itu (antara Chusnunia Chalim dan Mustafa dengan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB di Jakarta), apakah kemudian untuk menggolkan Pak Mustafa sebagai calon (Gubernur Lampung pada Pilkada 2018) apa yang saudara kemudian lakukan di PKB Lampung untuk mendukunga Pak Mustafa itu?

Kan tadi sudah ketemu dengan Ketua Umum (Muhaimin Iskandar) sudah. Sekarang untuk yang di Lampung, apakah ada yang saudara lakukan?

Chusnunia: Ya di DPP PKB ada Pak Daniel Johan, yang bertugas menangani Pilkada. Saya bertemu dengan Pak Daniel untuk menyampaikan Pak Mustafa ingin didukung oleh PKB. Itu yang saya lakukan.

Taufiq: Ya apakah kemudian saudara mengusulkan harus ada surat rekomendasi dan seterusnya. Atau apakah kemudian saudara menyiapkan hal tersebut?

Chusnunia: Tidak pernah. Saya tidak terlibat teknis untuk surat dan sebagainya.

Fakta Kedua

Taufiq: Coba saudara jelaskan kenapa saudara yang malah menjadi maju menjadi Calon Wakil Gubernur Lampung?

Chusnunia: Sekitar Desember awal (2017) mendadak malam-malam saya ditelpon oleh Pak Daniel (Daniel Johan-red) untuk ke Jakarta. Akan dideklarasikan untuk menjadi Calon Wakil Gubernur mendampingi Pak Arinal Djunaidi. Jadi ditelpon oleh Pak Daniel Johan.

Taufiq: Apakah terkait beralihnya dukungan PKB yang awalnya ke Pak Mustafa ke Pak Arinal Djunaidi, apakah saudara mengetahui adanya tadi disampaikan oleh Pak Musa Zainudin bahwa adanya mahar Rp 40 miliar dari Sugar Group tadi Nyonya Lee (Purwati Lee)?

Chusnunia: Tidak mengetahui.

Fakta Ketiga

Taufiq: Tadi saudara mengatakan tidak tahu menahu atau tidak mau terkait menyampaikan terkait dengan surat yang ditujukan untuk DPP (surat bernomor 1475/DPW-03//V/A. 1/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017 ke Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin)

Chusnunia: Saya tidak bersedia membantu mengurus administrasi tersebut.

Taufiq: Tapi apakah pernah saudara dititipkan Midi atau pun Okta terkait dengan surat tersebut ke DPP?

Chusnunia: Pernah menitipkan… Saya lupa.

Taufiq: Pada akhirnya mau tidak saudara menerima surat titipan dari Midi dan Okta ke DPP? Ketika saya bertanya, saudara menjawab itu saudara pikirkan terlebih dahulu jawabannya yang sebenarnya. Jangan dikarang-karang, jangan ditambah-tambahi.

Taufiq: Sekarang saya tanya. Apakah sekarang, saudara pernah dititipi oleh Midi atau Okta terkait surat ke DPP?

Chusnunia: Saya tidak ingat.

Taufiq: Haa?? Tidak ingat? Kalau tidak ingat, saya bantu ingatkan saudara, terkait keterangan saudara di nomor 4 di tanggal 13 November 2019. Saudara memperbaiki BAP saudara di Nomor 14 yang sebelumnya saudara mengatakan tidak pernah membawa surat kemudian saudara memperbaiki menjadi:

”Saya memang tidak pernah mengetahui tentang adanya surat permohonan kebijakan khusus Calon Gubernur yaitu saudara Ir. H. Mustafa yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PKB saudara Abdul Muhaimin Iskandar dengan nomor Surat: 1475/DPW-03//VIA. 1/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017.

Tapi saya pernah dititipkan surat oleh saudara Midi dan saudara Okta terkait Calon Gubernur yaitu saudara Ir. H. Mustafa untuk saya serahkan kepada DPP PKB.

Selanjutnya saya menghubungi saudara Daniel Johan (Desk Pilkada DPP PKB) terkait dengan surat tersebut yang mana oleh saudara Daniel disampaikan bahwa masih ada proses lain dan surat tersebut sementara tidak diterima. Kemudian surat tersebut saya kembalikan kepada saudara Midi dan saudara Okta dan diterima yang bersangkutan”.

Taufiq: Gimana?

Chusnunia: Ya betul seperti itu.

Taufiq: Tadi saudara bilang tidak tahu, nggak mau tahu terkait. Nah ini saudara ternyata pernah dititipi surat dan menyampaikan ke DPP. Mana yang benar ini?

Chusnunia: Ya saya pernah dititipi dan saya sampaikan kepada Pak Daniel Johan.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan