Menu
Precision, Actual & Factual

Cerita Dibalik Pemanggilan Bos SGC Purwati Lee & Mofaje Caropeboka

  • Bagikan
Purwati Lee dan Mofaje Caropeboka. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Produk jurnalistik ini berangkat dari keterangan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyebutkan bahwa penghadiran saksi-saksi tambahan di luar berkas perkara pada persidangan korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa adalah wewenang penuh dari majelis hakim.

Hal itu disampaikannya ketika ditanya KIRKA.CO soal mereka yang acap kali disebut-sebut di dalam persidangan terkait dugaan pemberian mahar politik dari Vice President PT Sugar Group Companies (SGC) Purwati Lee kepada Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Secara spesifik, mereka tadi ialah Purwati Lee; Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan dan Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Nilai uang yang diduga sebagai mahar politik dari PT SGC agar DPP PKB memberikan rekomendasi atas pencalonan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada Pilgub Lampung Tahun 2018, bervariasi, di antaranya senilai Rp 40 miliar (berdasarkan keterangan eks Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainudin) dan senilai Rp 50 miliar (berdasarkan keterangan eks Wakil Ketua DPW NasDem Lampung Mofaje Caropeboka).

Jika segala hal yang berkaitan dengan penghadiran seseorang di luar berkas perkara ke ruang sidang dititikberatkan kepada majelis hakim, lantas bagaimana ceritanya ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Berkah Mofaje Sarukur Caropeboka? Apakah majelis hakim mendapat pemberitahuan atau sinyal dari JPU KPK atas penghadiran Mofaje itu?

Kepada KIRKA.CO, Rabu, 21 April 2021, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Mustafa ini menyatakan bahwa JPU KPK memang menyampaikan niat penghadiran Mofaje itu.

Saat mendapat penyampaian dari JPU KPK, majelis hakim sepakat untuk menerbitkan surat penetapan yang pada poinnya akan menjadi landasan bagi JPU KPK untuk memanggil Mofaje Caropeboka bila suatu waktu Mofaje menolak hadir.

Namun demikian, majelis hakim tidak sampai menerbitkan surat penetapan tadi. Sebab Mofaje telah hadir ke ruang sidang dan Mofaje dianggap majelis hakim telah memberikan keterangan yang padat ihwal penggunaan uang diduga hasil ijon proyek Dinas Bina Marga Lampung Tengah oleh Mustafa sebagai mahar politik dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018.

Lalu apa yang terjadi kemudian terhadap kabar pemanggilan Purwati Lee yang ditegaskan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bahwa berdasarkan informasi yang diterima Boyamin, JPU KPK sudah menjadwalkan penghadiran Purwati Lee pada 8 April 2021? Apakah majelis hakim mendapat pemberitahuan dari JPU KPK? Dan apakah majelis hakim akan menerbitkan surat penetapan untuk menguatkan surat panggilan JPU KPK kepada Purwati Lee?

Kepada KIRKA.CO, seingat Efiyanto, majelis hakim tidak atau belum menerima penyampaian dari JPU KPK terkait penghadiran nama orang satu di PT SGC itu.

Bila kemudian diharuskan untuk menerbitkan surat penetapan sebagai hal yang menguatkan panggilan JPU KPK, maka majelis hakim akan mendukung niat JPU KPK.

Efiyanto punya catatan atau riwayat sebagai Ketua Majelis Hakim atas perkara korupsi pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati pada BP2KAD Pemkab Lampung Timur yang menghadirkan eks calon Komisioner KPK I Nyoman Wara ke ruang sidang.

Ia adalah auditor pada BPK RI yang dulunya diminta Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan audit investigasi terhadap pengadaan mobil dinas kepada Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori.

Status kehadiran I Nyoman Wara ini di ruang sidang tersebut adalah sebagai saksi di luar berkas perkara. Sosok ini dimohon kepada majelis hakim untuk dihadirkan oleh pihak pengacara terdakwa dan diamini majelis hakim dengan menerbitkan surat penetapan.

Hal-hal ini menjadi contoh dan penguat dalil Efiyanto bahwa sepanjang ada pihak yang minta persetujuan majelis hakim, pastinya akan dipertimbangan terlebih dulu.

Efiyanto kepada KIRKA.CO mengatakan, segalanya akan dipertimbangkan sepanjang ada permintaan tolong dari para pihak yang berada dalam ruang sidang.

Pantaskah KPK menggantungkan segalanya kepada majelis hakim tanpa adanya permintaan atau permohonan untuk menghadirkan saksi di luar berkas perkara ke ruang sidang?

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan