Menu
Precision, Actual & Factual

Cara Kejati Lampung Tangani Kasus Korupsi Dikritik, Disebut Beri Perlakuan Khusus ke Saksi Pembakar Dokumen

  • Bagikan
Gedung Kejaksaan Tinggi Lampung. Sumber foto: Twitter @KejatiLpg

KIRKA.CO – Penanganan kasus korupsi yang dilakoni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dinilai tak mumpuni dan dikritik.

Penilaian ini muncul dari adanya fakta persidangan perkara korupsi di PN Tipikor Tanjungkarang atas penggelapan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Dinas BPPRD Lampung Selatan.

Diketahui, di perkara ini muncul keterangan saksi bernama Rinawati selaku Bendahara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Selatan yang menyatakan diri telah membakar dokumen catatan pembayaran para wajib pajak.

Aksi Rinawati dan pengakuannya itu membuat hakim melontarkan pernyataan tentang status yang harus disandang Rinawati. Menurut hakim yang menyidangkan perkara itu, Rinawati sudah dinilai layak untuk ditetapkan sebagai tersangka atas aksinya tersebut.

Kendati menuturkan pengakuan begitu, Rinawati hanya dilabeli sebagai saksi oleh penyidik pada Kejati Lampung. Pada konteks tersebut itu kemudian Kejati Lampung dikritisi pegiat antikorupsi Suadi Romli.

”Apa yang tersajikan dalam persidangan itu minimal menjadi bukti kalau proses penanganan perkaranya tak maksimal dilakukan oleh penyidik. Memang tak ada suatu hal yang sempurna. Tapi minimal, ucapan hakim itu menjadi dasar publik berpikir bahwa memang Kejati Lampung terkesan tak serius.

Kan lucu, ada saksi yang bakar dokumen begitu, tapi tak ada sanksi. Kalau begini, kita berpikirnya semacam ada perlakuan khusus,” ungkap Romli yang juga Ketua DPP Pematank saat dimintai tanggapannya via sambungan telepon, Kamis, 3 Juni 2021.

Sesungguhnya perlakukan penyidik kejaksaan terhadap peristiwa serupa bukan kali ini terjadi. Hal itu muncul dalam perkara korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Lampung Utara yang menyeret Maya Metissa sebagai Kadiskes menjadi terdakwa.

Dalam proses persidangan, seorang saksi Novrida Nyunyai mengakui hal yang sama seperti Rinawati. Perlakukan serupa pun diterima Novrida. Ia hanya sebatas saksi di perkara itu.

Menyikapi 2 peristiwa ini, Romli menilai tak heran bila kemudian penyidik terkesan memberi perlakuan khusus kepada Rinawati dan Novrida Nunyai.

“Kesannya semacam itu jadinya. Sanksinya kan jelas ada tapi ada 2 peristiwa yang sama, mereka hanya jadi saksi saja. Bisa muncul dugaan ada perlakukan khusus, bisa kita sebut begitu. Padahal mereka sudah bisa dikategorikan merintangi penyidikan,” jelas Romli.

  • Bagikan