Menu
Precision, Actual & Factual

Apa Kata Pengamat Soal Kedekatan Kajati Lampung dengan Thomas A Riska?

  • Bagikan
Kajati Lampung Heffinur dan Thomas Azis Riska kompak berfoto bersama dengan pose mengacungkan jempol ke arah kamera. Foto: Istimewa

KIRKA.CO – Keberadaan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Heffinur dan rombongan insan Adhyaksa di Pulau Tegal tepatnya di lokasi wisata Tegal Mas di Kabupaten Pesawaran, yang dikelola Thomas Azis Riska menjadi perdebatan.

Terlebih lagi, mencuatnya foto saat Heffinur berpose bersama dengan Thomas A Riska dalam satu bingkai foto sambil mengacungkan jempol.

Dua hal ini kemudian menjadi hal yang sangat disayangkan oleh Pengamat Hukum dari Universitas Negeri Lampung (Unila) Yusdianto.

Yusdianto kepada KIRKA.CO, Sabtu malam, 27 Maret 2021 mengatakan, bahwa pengelolaan pulau tersebut telah dinyatakan oleh KPK, Mabes Polri, KLHK, KKP, ATR/BPN telah terindikasi melanggar aturan sejak tahun 2019.

Yusdianto menyayangkan tindak tanduk Heffinur yang membuat publik berasumsi lain. Karena di satu sisi perkara yang berjalan tadi, belum ada prosesnya.

”Kita tidak ingin publik melihat ke arah yang lain-lain. Jangan sampai tergambar di dalam pikiran publik, oh.. pantesan lama. Atau pantesan nggak jalan-jalan perkaranya. Karena ada kedekatan itu toh.

Kalau anda tanya saya soal ini? Saya duga ini semacam ada upaya pem-backing-an. Ini yang sangat kita sayangkan. Dan mudah-mudahan bukan karena itu sehingganya perkara itu tidak berjalan,” ungkap Yusdianto saat ditemui di kediamannya sambil menyeruput kopi hitamnya.

KIRKA.CO sebelumnya sudah bertanya apakah tujuan kunjungan Heffinur ke Pulau Tegal tersebut termasuk ke dalam ranah penegakan hukum. Menurut Heffinur, hal itu sangat jauh dari proses penegakan hukum.

Heffinur pada Kamis, 25 Maret 2021 mengatakan bahwa di pulau tersebut ombaknya cukup besar. Namun Heffinur tidak menjelaskan apa maksud ombak besar tersebut.

Dimintai tanggapan atas hal tersebut, Yusdianto mengatakan, justru Heffinur semacam sedang berselancar di atas ombak besar. Yang mana ungkap Yusdianto, tafsir ombak besar versinya adalah kerja-kerja KPK dan lain-lain yang melakukan penegakan hukum di pulau tersebut, mengakibatkan munculnya ombak besar.

“Ombak besar yang timbul berkat kerja-kerja KPK dan Polri dan lain-lainnya membuat beliau mampu berselancar di atasnya. Ombaknya besar di tahun 2021 ini, berkat proses penegakan hukum yang sudah terjadi pada 2019 silam,” ucap Yusdianto diiringi suara tawanya.

Yusdianto berharap, Heffinur meniru atau meneladani sikap eks Pimpinan KPK Saut Situmorang, seorang yang bekerja untuk menegakkan hukum ketika berkunjung dan menerjunkan timnya ke Pulau Tegal.

“Coba bayangkan, tim pak Saut itu bahkan tidak menyentuh hidangan yang sudah disiapkan oleh pengelola wisata itu. Air mineral yang ditawarkan pun ditolak. Bahkan permintaan foto berdua pun ditolak oleh pak Saut. Ini harusnya bisa dicontoh oleh Kajati atau siapapun aparat penegak hukum.

Jangan sampai kita larut dengan narasi-narasi persaudaraan, yang seolah mengikatkan adat atau budaya Timur. Padahal di sisi lain, proses penegakan hukum sebenarnya jauh lebih penting. Kalau perkara pulau itu maju, tentunya kan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman penegak hukum lainnya. Jangan sesekali terhasut,” timpalnya.

Yusdianto berharap lagi, agar Jamwas Kejagung melakukan permintaan klarifikasi kepada Heffinur. Sebab, jangan sampai di tengah giatnya Kejaksaan Agung melakukan penindakan atas perkara korupsi, tapi di sisi lain, ada hal-hal yang tidak mengikuti.

“Terakhir, saya harap agar Kejaksaan Agung memantau hal ini. Dan demi terangnya persoalan ini, agar juga Jamwas Kejagung meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Dan juga apa hasil permintaan klarifikasi itu, tolong disampaikan hasilnya kepada publik. Supaya terang benderang,” tutur Yusdianto.

Yang diutarakan Yusdianto ihwal persoalan di Pulau Tegal itu, tidak keliru. Pada Agustus 2019, ketika proses penegakan hukum berlangsung di Pulau Tegal. Mabes Polri juga turut dilibatkan.

Esensi dari proses penegakan hukum itu tepatnya berkait dengan indikasi pelanggaran hukum atas pengelolaan tempat wisata Tegal Mas oleh Thomas Azis Riska. Keterlibatan Mabes Polri di sini diwakilkan oleh mantan Karo Korwas PPNS Prasetijo Utomo.

Terdapat dua kali penancapan banner yang berisi keterangan bahwa pengelolaan tempat wisata di Pulau Tegal diduga melanggar aturan. Pelaksanaan atas penancapan banner tersebut disaksikan Prasetijo Utomo bersama dengan jajarannya.

Setidaknya berdasarkan keterangan KLHK, ada tiga UU yang dapat dikenakan kepada terduga pelaku. Yakni:

(1) Pasal 98 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 M;

(2) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta; dan

(3) Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 M.

Saat peristiwa berlangsung, terdapat dua buah pelanggaran yang terjadi dan dijelaskan oleh KLHK mewakili KPK, Mabes Polri, ATR/BPN, dan KKP. Satu kasus masuk dalam tahap penyidikan, dan satu kasus lagi masuk tahap penyelidikan. Proses penyidikan itu menyasar kepada PT TMT yang merujuk kepada singkatan, Tegal Mas Thomas.

Berjalan nyaris 2 tahun, 2 buah kasus itu tak ada lagi kelanjutan. Hingga detik ini, KLHK tak memberikan respons atas pertanyaan terkait bagaimana kelanjutannya.

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan